11 oktober 2012
TEMPO.CO, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak berharap industri perbankan bisa menjadikan
surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) sebagai komponen syarat
pengajuan kartu kredit. Sebab, langkah ini dapat menjadi cara mengawasi
dan mendorong kepatuhan wajib pajak.
"Sejauh ini belum ada
respons dari industri perbankan," kata Direktur Jenderal Pajak Fuad
Rahmany seusai diskusi di Universitas Trisakti, Rabu, 11 Oktober 2012.
Fuad menambahkan, ia telah mengajukan usulan tersebut kepada industri
perbankan beberapa waktu lalu. Sayangnya, industri perbankan belum
menunjukkan sinyal bahwa mereka berminat. "Kalau mereka bersedia,
Direktorat Jenderal Pajak siap," katanya. Meski Direktorat Pajak menyatakan siap, menurut Fuad, seluruh kewenangan kembali pada pihak perbankan. "Kami siap dan senang saja. Tapi memang yang mengatur itu perbankan sendiri."
Berdasarkan data Direktorat Pajak pada tahun 2010, dari 110 juta masyarakat yang bekerja, ada 60 juta masyarakat wajib pajak. Namun, dari jumlah tersebut, sampai tahun 2012, hanya 8,8 juta orang yang menyerahkan SPT Orang Pribadi. Adapun sekitar 25 juta tidak menyerahkan SPT, melainkan dipotong langsung dari penghasilan (Pph 21). Sisanya tidak membayar pajak.
Sementara itu, berdasarkan data tahun 2010, jumlah wajib pajak badan usaha berjumlah 22,3 juta dengan 12,9 juta badan usaha tetap di dalamnya. Sayangnya, hanya 6 juta wajib pajak badan usaha yang menyerahkan SPT.
INFO PENTING!!!!!!!!!!!!!
APABILA ANDA MENGALAMI KENDALA DAN BERMASALAH DENGAN PERBANKAN KHUSUSNYA TAGIHAN KARTU KREDIT DAN KTA........
SEGERA HUBUNGI !!!!!!!
Andy Kurniawan,SH (Managing Direktur Mediasi Pratama)
telp : 031-77297000 / 0813 6979 0688 / 0857 3311 1988
pin bb 21567e37
MEDIASI PRATAMA
Kompleks Ruko Surya Inti Permata Blok F 6-7 lantai 3
Jl. Jemur Andayani Kav 50, Surabaya.
Demikian sekilas info, mudah-mudahan bermanfaat. Salam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar